Kategori Regulasi: Peraturan Presiden
1. |
Peraturan Presiden Republtk Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2oi9 Tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 26-01-2024
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
2. |
Peraturan Presiden Republik Indonesta Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Gaji Dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja 26-01-2024
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
3. |
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren 02-09-2021
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
4. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Gaji Dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja 28-09-2020
Diubah
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
5. | Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara | |||||||||||||||||||||||||
6. |
Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 24-10-2019
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
7. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Institut Agama Islam Negeri Kudus 05-04-2018
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
8. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Institut Agama Islam Negeri Bone 05-04-2018
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
9. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Institut Agama Islam Negeri Curup 05-04-2018
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
10. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua 05-04-2018
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
11. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Institut Agama Islam Negeri Kediri 05-04-2018
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
12. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Institut Agama Isi,Am Negeri Madura 05-04-2018
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
13. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare 05-04-2018
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
14. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung 05-04-2018
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
15. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 16-03-2018
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
16. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Riset Nasionaltahun 2017-2045 17-04-2018
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
17. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Universitas Islam Negeri Mataram 03-04-2017
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
18. |
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer 17-01-2017
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
19. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang 03-04-2017
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
20. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 03-04-2017
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
21. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 03-04-2017
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
22. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 03-04-2017
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
23. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 03-04-2017
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
24. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian 13-02-2017
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
25. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Pembangunan Rumah Susun pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 30-05-2017
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
26. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis 13-02-2017
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
27. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai 12-07-2017
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
28. | Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter | |||||||||||||||||||||||||
29. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017 Tentang Kawasan Sains Dan Teknologi 22-11-2017
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
30. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 08-08-2017
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
31. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 14-05-2016
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
32. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Dosen Dan Tenaga Kependidikan Pada Perguruan Tinggi Negeri Baru 01-02-2016
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
33. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia 26-06-2016
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
34. |
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Metro 01-08-2016
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
35. |
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe; 01-08-2016
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
36. |
Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Pekalongan 01-08-2016
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
37. |
Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Kerinci 01-08-2016
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
38. |
Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 01-08-2016
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
39. |
Pera Turan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 30-11-2016
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
40. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 16-01-2015
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
41. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara 21-01-2015
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
42. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi 21-01-2015
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
43. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 21-01-2015
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
44. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 17-03-2015
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
45. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 08-01-2015
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
46. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri 17-10-2014
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
47. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 08-01-2015
Berlaku hanya pada tahun ditetapkan
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
48. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 10-06-2015
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
49. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2015 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Agama 28-12-2015
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
50. | Peraturan Presiden Repubik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama | |||||||||||||||||||||||||
51. | Peraturan Presiden Repubik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama | |||||||||||||||||||||||||
52. |
Peraturan Presiden tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batusangkar menjadi Institut Agama Islam Negeri Batusangkar 23-12-2015
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
53. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 18-05-2015
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
54. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara 10-02-2014
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
55. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara 10-02-2014
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
56. |
Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama 17-09-2014
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
57. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 01-09-2014
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
58. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara 12-08-2014
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
59. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2014 Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang Menjadi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 16-10-2014
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
60. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2014 Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan Menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 16-10-2014
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
61. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2014 Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang Menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 16-10-2014
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
62. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara 17-10-2014
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
63. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Menjadi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 17-10-2014
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
64. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Samarinda Menjadi Institut Agama Islam Negeri Samarinda 17-10-2014
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
65. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palopo Menjadi Institut Agama Islam Negeri Palopo 17-10-2014
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
66. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember Menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember 17-10-2014
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
67. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga Menjadi Institut Agama Islam Negeri Salatiga 17-10-2014
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
68. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangkaraya Menjadi Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya 17-10-2014
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
69. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kendari Menjadi Institut Agama Islam Negeri Kendari 17-10-2014
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
70. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa 17-10-2014
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
71. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado Menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado 17-10-2014
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
72. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie 17-10-2014
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
73. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 17-10-2014
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
74. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bukittinggi Menjadi Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi 18-12-2014
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
75. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 20-11-2014
Diubah
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
76. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Penataan Tugas Dan Fungsi Kabinet Kerja 27-10-2014
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
77. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 17-10-2014
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
78. |
Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 16-04-2014
Berlaku hanya pada tahun ditetapkan
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
79. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 04-12-2014
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
80. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian 01-03-2013
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
81. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran 01-03-2013
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
82. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan 01-03-2013
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
83. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara 15-05-2013
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
84. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014 17-05-2013
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
85. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2013 Tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 222tahun 2013 13-06-2013
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
86. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung Menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung 06-08-2013
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
87. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palu Menjadi Institut Agama Islam Negeri Palu 06-08-2013
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
88. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidempuan Menjadi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan 06-08-2013
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
89. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak Menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak 06-08-2013
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
90. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ternate Menjadi Institut Agama Islam Negeri Ternate 06-08-2013
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
91. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara 06-08-2013
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
92. |
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 06-08-2013
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
93. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini HolistikIntegratif 28-08-2013
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
94. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri ArRaniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ArRaniry Banda Aceh 02-10-2013
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
95. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 02-10-2013
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
96. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 06-12-2013
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
97. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Penilik 10-12-2013
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
98. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan 13-11-2013
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
99. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 17-01-2012
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
100. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional 20-03-2012
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
101. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 05-04-2012
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
102. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga 12-04-2012
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
103. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Universitas Pendidikan Indonesia Sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah 12-04-2012
Dicabut
}
elseif($status=="Diubah"){?>
Dicabut
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
104. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Institut Teknologi Bandung Sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah 12-04-2012
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
105. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan 24-04-2012
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
106. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Gajah Putih Takengon, Aceh Tengah, Aceh 25-04-2012
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
107. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu Menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu 25-04-2012
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
108. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2012 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 14-05-2012
Berlaku hanya pada tahun ditetapkan
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
109. | Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri | |||||||||||||||||||||||||
110. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 31-07-2012
Diubah
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
111. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 14-11-2012
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
112. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa 14-11-2012
Diubah
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
113. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 Dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 23-05-2012
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
114. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta Menjadi Institut Agama Islam Negeri Surakarta 02-01-2011
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
115. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012 20-05-2011
Berlaku hanya pada tahun ditetapkan
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
116. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 30-06-2011
Diubah
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
117. | Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2011 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara | |||||||||||||||||||||||||
118. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara 13-10-2011
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
119. |
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 21-12-2011
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
120. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara 21-12-2011
Diubah
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
121. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara 14-04-2010
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
122. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 16-04-2010
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
123. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 06-08-2010
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
124. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 06-08-2010
Diubah
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
125. |
Peraturan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tatakerja Instansi Vertikal Kementerian Agama 20-09-2010
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
126. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara 02-12-2010
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
127. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 21-12-2010
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
128. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011 14-05-2010
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
129. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 21-12-2010
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
130. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010 31-05-2009
Berlaku hanya pada tahun ditetapkan
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
131. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisaasi Kementerian Negara 03-11-2009
Dicabut
}
elseif($status=="Diubah"){?>
Dicabut
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
132. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Cirebon Menjadi Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon 10-11-2009
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
133. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2010 27-11-2009
Habis masa berlakunya
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
134. | Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil | |||||||||||||||||||||||||
135. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 26-02-2008
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
136. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia 10-03-2008
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
137. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik IndonesiaKementerian 10-03-2008
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
138. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia 31-07-2008
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
139. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama 31-12-2008
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
140. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 31-01-2007
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
141. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia 12-02-2007
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
142. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia 09-05-2007
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
143. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural 19-06-2007
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
144. | Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan | |||||||||||||||||||||||||
145. |
Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen 28-06-2007
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
146. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor 28-06-2007
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
147. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 23-10-2007
Dicabut
}
elseif($status=="Diubah"){?>
Dicabut
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
148. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention On Technical And Vocational Education (Konvensi Mengenai Pendidikan Teknik dan Kejuruan) 16-11-2007
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
149. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2007 tentang Pengesahan Regional Convention On The Recognition Of Studies, Diplomas And Degrees In Higher Education In Asia And The Pacific Konvensi Regional Mengenai Pengakuan Studi, Ijazah dan Gelar 16-11-2007
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
150. |
Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan 06-12-2007
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
151. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 06-12-2007
Diubah
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
152. |
PeraturaPresiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis 28-06-2007
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
153. | Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Struktural | |||||||||||||||||||||||||
154. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 20-03-2006
Dicabut
}
elseif($status=="Diubah"){?>
Dicabut
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
155. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2006 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan 26-05-2006
Dicabut
}
elseif($status=="Diubah"){?>
Dicabut
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
156. | Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2006 tentang Tunjangan Dosen | |||||||||||||||||||||||||
157. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia 08-06-2006
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
158. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2006 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong 20-07-2006
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
159. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2006 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 08-09-2006
Dicabut
}
elseif($status=="Diubah"){?>
Dicabut
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
160. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 06-10-2006
Dicabut
}
elseif($status=="Diubah"){?>
Dicabut
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
161. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia 26-10-2006
Diubah
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
162. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2006 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia 02-11-2006
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
163. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia 07-12-2006
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
164. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2006 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa 28-12-2006
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
165. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon Menjadi Institut Agama Islam Negeri Ambon 29-12-2006
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
166. |
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer 28-06-2007
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
167. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer 26-05-2006
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
168. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 20-04-2005
Dicabut
}
elseif($status=="Diubah"){?>
Dicabut
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
169. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Pekanbaru Menjadi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 04-01-2005
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
170. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia 31-01-2005
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
171. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia 31-01-2005
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
172. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia 07-02-2005
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
173. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 20-04-2005
Dicabut
}
elseif($status=="Diubah"){?>
Dicabut
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
174. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dan Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin Makassar Menj 10-10-2005
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
175. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia 14-10-2005
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
176. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia 14-10-2005
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
177. |
Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden 14-11-2005
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
178. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia 29-12-2005
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
179. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan pengadaan barang /Jasa Pemerintah 05-08-2004
Dicabut
}
elseif($status=="Diubah"){?>
Dicabut
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
180. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti 01-01-2000
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
181. |
Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila 25-08-1965
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
182. |
Perarturan Presiden Nomor 15 Tahun 1965 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Swasta 10-11-1965
Dicabut
}
elseif($status=="Diubah"){?>
Dicabut
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
183. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1965 Tentang Majelis Pendidikan Nasional 25-08-1965
Dicabut
}
elseif($status=="Diubah"){?>
Dicabut
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
184. | Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 1963 tentang Pembentukan Institut Agama Islam Negeri | |||||||||||||||||||||||||
185. | Perarturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar | |||||||||||||||||||||||||
186. |
Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1960 Tanggal 9 Mei 1960 Pembentukan Institut Agama Islam Negeri 09-05-1960
Diubah
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
Form Input Berita Baru
SK STATUS P.1 (PENGAJUAN DRAFT SK OLEH PENGUSUL)
SK STATUS P.2 (REVIEW OKH SELESAI)
SK STATUS P.3 (SK SUDAH DITANDATANGANI DIRJEN)
No. | No. Register | Pengusul | Perihal | Tanggal Pengajuan |
PROGRES SK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | P.2 | P.3 | P.4 |